SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi bagian penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029, yang kini tengah dibahas bersama DPRD.
“Langkah ini sangat strategis. Saya mendukung penuh arah kebijakan Pemprov Jabar yang berfokus pada pemerataan dan keadilan pembangunan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” ujar Dessy
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa peningkatan belanja modal Jabar dari Rp1,7 triliun menjadi Rp5 triliun dalam pergeseran APBD 2025 harus mampu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Jabar yang tinggi belum dibarengi pemerataan kesejahteraan. Indeks Gini Jabar 2025 masih di angka 0,428, lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,3. Ini tantangan besar yang harus segera ditangani,” ungkap Dedi.
Indeks Gini sendiri merupakan indikator tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata, sedangkan mendekati 1 menandakan ketimpangan yang tinggi.
Salah satu kebijakan utama yang digulirkan Gubernur Jawa Barat KDM adalah skema bantuan pendidikan langsung ke siswa, khususnya dari keluarga tidak mampu. Bantuan seperti hibah untuk pesantren juga diarahkan langsung ke santri, agar manfaatnya benar-benar terasa.
“Daripada hibah diberikan ke institusi, lebih baik beasiswa diberikan langsung kepada siswa di lembaga pendidikan swasta,” tegas Dedi.
Gubernur KDM juga menyoroti praktik penahanan ijazah oleh sekolah karena tunggakan biaya. Pemprov Jabar akan mengupayakan penyelesaian melalui alokasi hibah untuk menutup tunggakan tersebut secara adil.
Dalam aspek pembangunan wilayah, Gubernur KDM mendorong penerapan skema insentif karbon untuk wilayah selatan Jawa Barat yang selama ini menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Skema ini diharapkan menjadi kompensasi bagi kontribusi mereka dalam pengurangan emisi karbon, sekaligus menekan ketimpangan dengan wilayah industri di utara.
“Wilayah selatan berperan penting dalam menjaga ekosistem. Insentif karbon akan menjadi bentuk penghargaan konkret,” ujar Dedi.
Kebijakan lain yang menjadi fokus adalah peningkatan anggaran infrastruktur jalan dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjangkau hingga ke tingkat desa dengan melibatkan karang taruna dan tokoh masyarakat desa.
“Pembangunan harus partisipatif. Desa harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” katanya.
Pemprov Jabar juga tengah mengembangkan skema pembiayaan alternatif di luar APBD, melalui harmonisasi anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota serta kerja sama dengan lembaga pengelola ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, dan percepatan pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab bersama, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat,” imbuh Dedi.
Pembahasan RPJMD 2025–2029 bersama Panitia Khusus 9 DPRD Jabar dan Gubernur KDM dijadwalkan berlangsung Senin (23/6/2025). Dedi berharap media turut menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi secara utuh dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan yang inklusif.
“Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat,” pungkas Dessy. (Ky)
