JAWA BARAT — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis bank bjb dalam mendorong percepatan akses perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dukungan ini disampaikan menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait program pembiayaan perumahan melalui Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, serta MoU terpisah antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan 11 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Langkah ini sangat positif, dan kami di DPRD mendukung sepenuhnya. Program ini bukan hanya soal kredit perumahan, tapi wujud nyata dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu rumah layak huni,” ujar Dessy.
Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, dan turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta berbagai pejabat terkait. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada lima ASN terpilih penerima manfaat KPR Sejahtera.
Program ini menjadi bentuk kolaborasi antara BP Tapera, Pemprov Jabar, dan bank bjb dalam membuka akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, terutama bagi kalangan ASN dan MBR. Melalui program KPR FLPP, bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus menjangkau masyarakat luas.
“Skema ini dirancang untuk benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Dengan pembiayaan langsung ke ASN dan MBR, diharapkan kualitas hidup keluarga-keluarga ini akan meningkat,” ujar Direktur Konsumer dan Retail bank bjb, Nunung Suhartini.
Program ini juga diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan, serta memperkuat sistem pendataan sektor perumahan melalui sinergi data antara Kemen PKP, BPS, dan Pemda.
Melalui kolaborasi dengan BPS dan 11 kabupaten/kota di Jawa Barat, MoU ini juga menyoroti pentingnya data statistik yang mutakhir dan terintegrasi sebagai fondasi kebijakan perumahan yang tepat sasaran.
“Pemutakhiran data ini akan memperkuat validitas kebijakan perumahan dan memudahkan pemantauan serta penyesuaian program sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Sejak bergabung sebagai penyalur KPR FLPP pada 2016, bank bjb telah menyalurkan pembiayaan untuk 37.636 unit rumah dengan total nilai mencapai Rp4,6 triliun. Sebaran penerima manfaat mencakup seluruh wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
“Kepercayaan pemerintah menjadi energi bagi kami untuk terus berinovasi. Sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb memiliki jaringan kuat hingga ke pelosok dan siap menjangkau masyarakat yang masih kesulitan mengakses pembiayaan rumah,” ujar Direktur Utama Terpilih bank bjb, Yusuf Saadudin.
Dengan kerja sama lintas lembaga, termasuk asosiasi pengembang perumahan, bank bjb akan terus mendukung Program 3 Juta Rumah dengan pendekatan kuantitatif dan peningkatan kualitas hunian.
Langkah lanjutan seperti koordinasi dengan asosiasi pengembang untuk memetakan pasokan rumah subsidi dan menyesuaikan skema penyaluran KPR tengah disiapkan.
“bank bjb akan terus berada di garis depan mendukung kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan. Dengan sinergi dan inovasi, kami yakin kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah akan segera tercapai,” tutupnya. (Ky)
