SUKABUMI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, dukungan itu disertai dengan catatan kritis, saran solutif, serta sorotan tajam terhadap sejumlah sektor krusial yang dinilai belum dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah.
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (5/8/2025), Anggota Fraksi PKS Erpa Aris Purnama menyampaikan bahwa perubahan APBD tidak boleh menjadi agenda rutinitas tahunan, tetapi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat Sukabumi.
“Fraksi PKS akan terus menjadi mitra konstruktif. Tapi kami menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar membawa perubahan konkret di lapangan,” ujar Erpa dalam penyampaian pandangan umumnya.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Polres Sukabumi Rabu 6 Agustus 2025, Digelar di Pos Lantas Cidahu
Fraksi PKS menyoroti tidak adanya perbedaan signifikan antara angka dalam dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Raperda Perubahan APBD. Bahkan setelah melewati berbagai rapat bersama TAPD, angkanya masih sama persis.
“Ini menunjukkan bahwa saran resmi DPRD belum mendapatkan perhatian dari Pemda. Mohon penjelasan Saudara Bupati!” tegas Erpa.
PKS mengupas satu per satu sektor yang dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun belum digarap maksimal oleh Pemkab.
Pariwisata:
Target PAD hanya Rp1,57 miliar, sangat jauh dari potensi yang ada.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Sukabumi Rabu 6 Agustus 2025: Cuaca Cerah di Semua Kecamatan
Dibandingkan, Desa Pongok (Klaten) bisa meraih Rp14 miliar dari satu objek wisata, sedangkan Sukabumi punya puluhan destinasi unggulan.
Perdagangan & Industri:
Pengelolaan 12 pasar hanya ditargetkan menghasilkan PAD Rp2,64 miliar.
Jauh dibandingkan Desa Wangi Sagara (Bandung) yang hasilkan Rp700 juta hanya dari satu pasar kecil.
Pertanian:
Hanya ditargetkan Rp55 juta. PKS menyebut angka ini “tidak masuk akal” mengingat luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Sukabumi.
Catatan Penting di Pelayanan Dasar
PKS juga memberikan catatan tajam di sektor pelayanan dasar:
Pendidikan: Perlu peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana, dan pelibatan masyarakat.
Baca Juga: Kebakaran Dua Rumah Warga di Surade, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kesehatan: Pemerataan akses layanan RS dan Puskesmas harus dijamin.
Rutilahu: Dorongan untuk peningkatan alokasi anggaran dan distribusi yang lebih adil.
UMKM: Anggaran harus difokuskan pada pelatihan, permodalan, dan akses pasar.
Penanganan Bencana: Warga terdampak banjir di Kampung Cisarua, Desa Cidadap – Simpenan belum menerima bantuan. Normalisasi sungai harus dipercepat.
Madrasah & LPQ: Jangan Abaikan Komitmen!
PKS menyoroti ketidaksesuaian antara keputusan anggaran dan realisasi di lapangan, terutama menyangkut tunjangan untuk guru madrasah dan LPQ.
“Kami menolak pemotongan sepihak. Komitmen anggaran kepada pendidik non-formal harus ditepati,” kata Erpa tegas.
Dorongan untuk BUMD dan Efisiensi Anggaran
PKS mendesak agar penyertaan modal ke BUMD dilakukan secara hati-hati dan diawasi ketat. Prinsip efisiensi, rasionalitas, dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan anggaran.
Sukabumi: Antara Tantangan dan Peluang
Fraksi PKS menutup pandangannya dengan refleksi atas tantangan daerah:
Ketergantungan pada dana pusat
Fluktuasi ekonomi
Baca Juga: Pintu Balai Kota Sukabumi Kini Terbuka Untuk Masyarakat Umum Yang Akan Menyampaikan Aspirasi
Permasalahan lingkungan, deforestasi, dan sampah
Ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan
Namun, PKS juga melihat potensi besar yang bisa dimaksimalkan jika anggaran dikelola secara bijak dan responsif.
“Perubahan APBD 2025 bukan hanya soal angka. Ini tentang bagaimana kita menciptakan keadilan dan harapan baru bagi masyarakat Sukabumi,” pungkas Erpa. (Ndiw)
