SUKABUMIKU.ID — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Hasim Adnan, menegaskan pentingnya optimalisasi aset strategis daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Pansus XIII DPRD Jawa Barat yang tengah melakukan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Pansus XIII, Hasim Adnan mengungkapkan bahwa pihaknya meninjau ulang skema kerja sama pengelolaan Jatinangor National Golf Resort, yang merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Melalui kerja sama tersebut, Pansus XIII DPRD Jabar meninjau ulang skema pengelolaan ini agar nilai yang dihasilkan untuk Pemprov Jabar bisa lebih besar dan meningkat setiap tahunnya,” ujar Hasim, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: Aduan Warga Sukabumi di Awal 2026 Tembus 9 Kasus, Layanan Publik Jadi Sorotan
Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan aset tersebut menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT) dengan jangka waktu 30 tahun dan berlanjut untuk 30 tahun berikutnya. Dari kerja sama tersebut, kontribusi yang diterima pemerintah daerah masih berada di kisaran Rp3 miliar per tahun.
Menurut Hasim, angka tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam kontribusi PAD, sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih produktif dan transparan.
“Jangan sampai aset strategis hanya memberikan kontribusi yang stagnan. Harus ada evaluasi berkala agar potensinya benar-benar maksimal,” tegasnya.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Polres Sukabumi, Selasa 7 April 2026 di Kecamatan Caringin
Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melakukan perhitungan ulang terhadap potensi kerja sama tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan skema baru yang lebih menguntungkan bagi daerah.
Hasim Adnan juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor.
“Harapannya, kontribusi PAD dari aset ini bisa terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
