SUKABUMI — Semangat gotong royong warga Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Yusuf Maulana.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Desa Cibatu, Senin (10/8/2026).
Pertemuan itu dihadiri jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, serta panitia peringatan HUT Kemerdekaan tingkat lingkungan.
Yusuf Maulana menilai antusiasme warga dalam memeriahkan HUT RI patut diapresiasi meski berbagai kegiatan masih mengandalkan pendanaan secara swadaya.
Namun, di balik semangat tersebut, warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan serta kebutuhan masyarakat.
“Semangat gotong royong warga Desa Cibatu ini sangat luar biasa dan patut diteladani. Namun, aspirasi warga yang menginginkan adanya perhatian serta dukungan nyata dari pemerintah daerah tentu menjadi catatan penting yang harus kita kawal bersama,” ujar Yusuf Maulana.
Forum dialog tersebut kemudian dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan dasar di lingkungan RT dan RW.
Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain perbaikan jalan gang, pembangunan drainase dan cekdam, penguatan sarana Posyandu dan PAUD, serta dukungan pemeliharaan tempat ibadah seperti musala dan masjid.
Baca Juga: Kreativitas dan Gotong Royong Warga Sagaranten Semarakkan Karnaval HUT RI
Menurut Yusuf, kebutuhan pembangunan masyarakat tidak selalu berkaitan dengan proyek berskala besar, tetapi juga menyangkut keberadaan fasilitas sederhana yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga.
“Bagi masyarakat, pembangunan bukan hanya tentang jalan besar atau proyek raksasa. Jalan gang yang mulus, drainase yang berfungsi, dan Posyandu yang layak adalah inti dari kualitas hidup warga,” tegasnya.
Ia mengatakan aspirasi tersebut akan dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintahan agar dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang sesuai.
Yusuf juga menyebut pihaknya akan mendorong kemungkinan program intervensi kawasan permukiman dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kebutuhan dan kewenangan.
Ia menegaskan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan terhadap program atau proyek yang telah berjalan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengar kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah.
“Pengawasan bukan hanya tentang melihat apa yang sudah dibangun, tetapi juga mendengar apa yang masih dibutuhkan masyarakat. Aspirasi ini akan kami catat, komunikasikan, dan perjuangkan melalui jalur kewenangan yang sesuai,” pungkasnya.
