BANDUNG – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Apartemen Transit Rancaekek tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Komisi IV bersama mitra kerja terkait program pembangunan di sektor infrastruktur, perumahan dan permukiman, sumber daya air, serta lingkungan hidup.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Ir. H. Yusuf Maulana, turut mengikuti pembahasan dan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV DPRD Jawa Barat.
Baca Juga: Lahan Hibah 30 Hektare di Meikarta Masih Diproses Kemenkeu, Disiapkan untuk Danantara
Rapat kerja tersebut melibatkan Dinas Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.
Pembahasan bersama OPD dilakukan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan anggaran.
Komisi IV menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang tidak hanya mengejar penyerapan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program, skala prioritas, pemerataan pembangunan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Indonesia Usulkan Perluasan Pengakuan Keterampilan Pekerja di ASEAN
Bagi Yusuf Maulana, pembahasan Perubahan APBD merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Berbagai persoalan terkait infrastruktur, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta lingkungan hidup dinilai membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, serta masyarakat.
Melalui kunjungan kerja dan rapat bersama mitra kerja tersebut, pembahasan Perubahan APBD Jawa Barat 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan daerah, dan mampu mendukung percepatan pembangunan.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Polres Sukabumi Jumat 28 Agustus 2026 di Lapang Bojong Cikembar
Yusuf menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan pembangunan Jawa Barat.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran perlu dikawal agar tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pembahasan bersama OPD mitra kerja, Komisi IV DPRD Jawa Barat berupaya memastikan arah perubahan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
