JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus mengawal proses pembangunan pusat data atau Data Center BDX di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Salah satu perhatian utama yang disorot yakni transparansi serta aspek lingkungan dalam pembangunan proyek tersebut.
Untuk memperkuat kajian dari sisi akademis, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengundang Prof. Zulys, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) sekaligus akademisi yang memiliki keahlian di bidang kimia dan analisis lingkungan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek lingkungan, termasuk proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Data Center BDX.
Baca Juga : Resep Jamu Kunyit Asam Sirih, Minuman Tradisional untuk Teman Saat Datang Bulan
KDM menegaskan, proses AMDAL tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif. Menurutnya, kajian lingkungan perlu diuji melalui ruang dialog publik yang terbuka serta didukung kajian berbasis sains.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan langsung terhadap proses perizinan AMDAL proyek tersebut karena kewenangannya berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.
Meski demikian, KDM menilai dirinya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Baca Juga : Resep Smoothies Mangga Kurma, Minuman Segar dan Sehat untuk Menu Sarapan
Salah satu isu yang turut dibahas KDM bersama Prof. Zulys adalah kebutuhan air untuk sistem pendingin atau cooling system Data Center BDX.
KDM memaparkan, kuota air dari Waduk Jatiluhur yang diperuntukkan bagi PDAM Purwakarta saat ini mencapai sekitar 3.000 liter per detik. Dari jumlah tersebut, pemanfaatannya disebut baru sekitar 11 persen.
Sementara kebutuhan operasional Data Center BDX diperkirakan mencapai sekitar 380 liter per detik.
Dengan kebutuhan tersebut, pemanfaatan kuota air PDAM diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 75 persen kuota yang belum dimanfaatkan.
Prof. Zulys disebut membenarkan perhitungan tersebut. Menurutnya, ketersediaan kuota air tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu pasokan air bagi masyarakat.
KDM dan Prof. Zulys juga menilai pemanfaatan air permukaan dari Waduk Jatiluhur lebih aman dibandingkan dengan eksploitasi air tanah secara langsung.
Penggunaan air tanah dalam jumlah besar dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ketersediaan air masyarakat, khususnya sumur-sumur warga di sekitar lokasi.
“Ini kan airnya sudah ada, sudah melimpah. Apalagi kalau musim hujan, airnya malah terbuang. Makanya bangun Data Center di Jatiluhur, bukan di tengah pemukiman warga,” ujar KDM.
Sebagai bagian dari upaya menjaga proses kajian tetap objektif, KDM meminta Prof. Zulys untuk menjadi narasumber ahli independen dalam mendampingi DLH Kabupaten Purwakarta selama proses pengkajian AMDAL Data Center BDX.
KDM berharap kehadiran akademisi independen dapat membantu menelaah kelayakan lingkungan proyek secara objektif.
Selain itu, kajian akademis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembanding terhadap analisis yang disampaikan konsultan proyek apabila diperlukan.
Prof. Zulys pun menyambut baik permintaan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam proses pengkajian demi memastikan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama.
Dalam pembahasan tersebut, KDM juga menyoroti kondisi kawasan hulu Sungai Citarum, khususnya di wilayah Cisanti.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi area tangkapan air (catchment area) yang dinilai semakin gersang akibat perambahan dan alih fungsi lahan menjadi area pertanian sayuran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian sumber mata air di kawasan hulu Citarum.
Sebagai langkah mitigasi, KDM telah merancang program penghijauan kembali sekitar 2.000 hektare lahan milik negara di kawasan tersebut.
Program tersebut tidak hanya diarahkan pada pemulihan kawasan hutan, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar.
KDM berencana memberdayakan buruh tani setempat untuk beralih menjadi penjaga dan perawat kawasan hutan. Mereka nantinya akan mendapatkan upah rutin sebesar Rp2,5 juta per bulan untuk perawatan setiap 2 hektare lahan.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus menjaga kawasan hulu Citarum agar tetap berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyeimbangkan pembangunan dan investasi dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat.(SE)
