SUKABUMIKU.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk Perencanaan Tahun 2026 di Hotel Horison, Senin (10/2/2025). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Pj Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, staf ahli wali kota, dan para asisten daerah. Forum ini bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan di tahun 2026.
Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. “Forum perangkat daerah ini diawali oleh Bappeda dalam perencanaan pembangunan 2026. Diawali musrenbang kelurahan dan kecamatan didapat prioritas unggulan dan kini dilakukan FGD masing-masing OPD,” ujarnya. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif.
Dalam sambutannya, Kusmana mengingatkan kembali capaian makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diraih, seperti peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan tingkat pengangguran, tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 sebesar 77,69, dan penurunan angka kemiskinan.
Kusmana juga memaparkan isu dan tantangan pembangunan Kota Sukabumi periode 2025-2045, meliputi perekonomian dan pembangunan, pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif dan pariwisata, pembangunan berkelanjutan infrastruktur dan lingkungan hidup, ketersediaan pangan, kebijakan nasional, provinsi, dan wilayah sekitar, bonus demografi, sosial budaya, digitalisasi dan teknologi, serta tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Kusmana menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan mengacu pada delapan prioritas nasional (asta cita), visi misi gubernur terpilih, dan wali kota Sukabumi terpilih.
Kusmana memberikan arahan kebijakan kepada peserta forum, yaitu melaksanakan forum dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, saling menghargai pendapat, dan menciptakan suasana kondusif untuk berdialog. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, sementara rancangan akhir Renja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pastikan rencana kerja yang disusun oleh perangkat daerah dapat menembak langsung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome RPJMD yang disusun,” tegas Kusmana. Selain itu, perencanaan juga harus mempertimbangkan pencapaian visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD.
Terakhir, Kusmana menekankan agar usulan kegiatan disusun secara realistis dan efisien, menghindari usulan yang bersifat copy-paste dan seremonial, serta fokus pada implementasi program unggulan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (mrf/*)
