JAKARTA — Partai Gerindra menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyinggung jasa Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 merupakan pesan politik yang menunjukkan sikap demokratis dan kenegarawanan.
Dikutip dari Rmol.id, Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Megawati dan PDIP memiliki makna penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat,” kata Bahtra kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
BACA JUGA: Sejumlah RUU Berubah Jadi Usul DPR, Prolegnas 2026 Resmi Disahkan
Menurut Bahtra, sikap Prabowo tersebut sekaligus membantah berbagai tudingan yang selama ini menyebut Presiden memiliki karakter anti-demokrasi atau cenderung militeristik karena latar belakangnya sebagai mantan prajurit.
Ia menilai penghormatan yang diberikan kepada partai di luar pemerintahan menunjukkan pemahaman Presiden terhadap pentingnya peran oposisi dalam sistem demokrasi.
“Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan bahwa pemimpin yang otoriter umumnya memandang oposisi sebagai ancaman. Sebaliknya, kata dia, Presiden Prabowo justru memberikan penghormatan kepada PDIP meski berada di luar lingkar pemerintahan.
BACA JUGA: DPR Desak Pembebasan WNI yang Ditahan Israel, Jurnalis Misi Kemanusiaan Jadi Sorotan
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Tetapi Presiden Prabowo justru mengatakan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan perlu dihormati,” katanya.
Bahtra menambahkan, sikap tersebut mencerminkan pandangan Presiden bahwa demokrasi tidak harus diwarnai keseragaman politik dan tidak semua kekuatan politik harus berada dalam pemerintahan.
“Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” pungkasnya.
