SUKABUMI – Anggota DPR RI Heri Gunawan menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada buruh dan pekerja di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional.
Legislator sapaan Hergun mengatakan, setidaknya terdapat 18 kebijakan strategis yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, mulai dari aspek pengupahan, perlindungan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Ini bukan sekadar janji, tetapi langkah konkret pemerintah dalam memastikan buruh mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik,” ujar Heri Gunawan saat diwawancarai wartawan, Jum’at (01/05/26).
BACA JUGA : Peringatan Hari Kartini 2026, Istri Heri Gunawan Soroti Peran Strategis Perempuan Sukabumi
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup kenaikan upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen serta proyeksi kenaikan 2026 sebesar 5 hingga 8 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tokoh buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan pekerja.
Dalam sektor kesejahteraan, pemerintah menghadirkan program subsidi perumahan bagi lebih dari 274 ribu buruh, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 yang menyasar 15 juta pekerja dengan nominal Rp600 ribu per orang.
“Pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan, bonus hari raya bagi pengemudi ojek online, hingga program magang nasional dengan standar upah minimum dan sertifikasi resmi. Ini menunjukkan perhatian yang menyeluruh,” tambahnya.
Tak hanya itu, Heri juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang telah dinantikan selama lebih dari dua dekade. Ia menilai regulasi ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan pekerja sektor domestik.
Di sisi lain, pemerintah dinilai berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis. Di antaranya, 1,2 juta lapangan kerja dari program Makan Bergizi Gratis, 2,7 juta dari investasi nasional, serta 600 ribu dari program hilirisasi industri.
“Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Heri juga mengapresiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin inklusif, termasuk diskon iuran bagi pekerja informal serta peningkatan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan hingga 60 persen dari upah selama enam bulan.
Selain itu, pemerintah turut memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi buruh dan keluarganya, menjaga stabilitas harga BBM subsidi, serta menghadirkan program pelatihan vokasi nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Dengan berbagai kebijakan ini, kami di DPR melihat adanya keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Heri Gunawan.
Ia pun menambahkan bahwa daftar tersebut masih akan bertambah, seiring rencana Presiden Prabowo untuk mengumumkan kebijakan baru dalam peringatan Hari Buruh 2026.
