SUKABUMIKU.id – 5 Fraksi DPRD Kota Sukabumi memilih walkout saat pelaksanaan sidang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa (23/10/24) malam.
Walkout nya 5 Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PPP dan Demokrat ini diduga didasari adanya pembelotan dari Fraksi Nasdem yang memilih pecah kongsi mengikuti Fraksi PKS, Gerindra dan PKB saat sidang pembetukan AKD dimulai.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Partai PDIP Rojab Asyari mengatakan, sebelum sidang itu dimulai mereka sudah membahas terkait mekanisme dan kesepakatan bersama dalam pembentukan AKD ini. Bahkan, mereka sudah sepakat menandatangani dokumen kesepakatan bersama berikut cap dari partai.
“1 jam sebelum paripurna kita sudah berkomitmen bahwa pembentukan AKD ini 6 partai termasuk Nasdem untuk mengisi komposisi pimpinan di Komisi dan Badan. Ini sudah dituangkan, karena fraksi itu kan kepanjangan partai dan perintah partai. Kita menjalankan apa perintah partai, ternyata tadi saat pembentukan AKD, posisi 6 partai itu kita menang, ternyata ada pembelotan dari Nasdem mengalihkan dukungan ke sana. Dan hasilnya tidak dipungkiri ada dua kubu, komisi 1 mereka, komisi 2 ke kita, komisi 3 mereka,” kata Rojab kepada wartawan.
Sehingga atas dasar itu lanjut Rojab, ke 5 Fraksi ini sepakat untuk tidak mengikuti kembali (Walkout) pada sidang lanjutan. Karena, menurut Rojab para Fraksi yang sudah sepakat ini merasa dikhianati karena adanya pembelotan diluar kesepakatan bersama.
“Jadi sebenarnya bukan dalam hasil, tapi ada sebuah pengkhianatan dari hasil kesepakatan. 6 partai itu namanya Koalisi Perubahan, dengan pembelotan nasdem itu ya akhirnya tidak sesuai dengan komitmen. Komitmen itu dibangun punya tujuan, di parlemen ini punya harapan bahwa kita akan solid, program – program yang dikolaborasikan dengan teman-teman lain,” paparnya.
Padahal tambah Rojab, dalam kesepakatan itu Nasdem pun diberikan porsi yang sama. Fraksi Nasdem diberikan 3 jabatan didalam komisi.
“Saya tidak tahu alasan mereka tapi dalam hasil pembahasan, Nasdem juga sudah dikasih porsi, Nasdem di Wakil Ketua Komisi 1, Wakil ketua Badan Pemperda, bahkan di komisi 3 juga dikasih. Jadi sebetulnya distribusi dari 6 partai itu sudah teratur, sudah kesepakatan, makanya 1 jam sebelum rapat paripurna ini sudah ngumpul,” kata Rojab.
Rojab pun menyayangkan dengan adanya pembelotan tersebut. Padahal kata Rojab sebelumnya ketua Partai Nasdem sudah menyatakan sikap. Bahkan sambung Rojab, Mulyono sudah berkomitmen jika ada yang membelot konsekuensinya akan dikenakan SP.
“Pak Mulyono selaku ketuanya sendiri waktu itu menyatakan komitmen ketika ada partai nasdem yg membelot itu akan kena SP bahkan ancamannya PAW, tapi kita kan tidak sampai ke sana, apapun komitmen yg tertuang di situ kita percaya. Jadi ada kekecewaaan lah meskipun 1 komisi berhasil kita raih,” tandasnya. (Ky)