SUKABUMI – Ribuan pengurus RT dan RW di Kota Sukabumi dipastikan tidak jadi menggelar aksi unjuk rasa ke Balai Kota seperti rencana awal. Forum RT/RW Kota Sukabumi memilih mengubah agenda menjadi audiensi resmi bersama DPRD Kota Sukabumi guna menyampaikan berbagai aspirasi terkait program lingkungan dan kebijakan pemerintah daerah.
Audiensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 di Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Meski aksi demonstrasi dibatalkan, massa dari Forum RT/RW tetap akan hadir secara kolektif dengan estimasi sekitar 500 peserta yang sebelumnya direncanakan mengikuti longmarch dari Gedung Juang menuju kantor DPRD.
Perwakilan Forum RT/RW Kota Sukabumi, Arif Rachman menyampaikan, perubahan agenda dilakukan setelah adanya komunikasi dengan sejumlah pihak agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung lebih kondusif dan terbuka.
“Forum sepakat memilih jalur audiensi supaya pembahasan lebih fokus dan aspirasi bisa langsung diterima DPRD. Namun poin-poin tuntutan yang akan kami sampaikan tetap sama seperti rencana awal,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
BACA JUGA : Ribuan RT RW Akan Kepung Balai Kota, Tagih Janji Politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Dalam audiensi nanti, Forum RT/RW disebut akan membawa sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian para pengurus lingkungan. Di antaranya mengenai kejelasan program P2RW, evaluasi penggunaan dana kelurahan, hingga dorongan realisasi dana abadi Rp10 juta per RT.
Menurut Arif, keberadaan RT dan RW selama ini memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di lingkungan. Karena itu, ia berharap pemerintah maupun DPRD dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif terhadap kebutuhan para pengurus wilayah.
“Kami ingin ada kepastian terkait program-program yang menyentuh langsung masyarakat. RT dan RW bekerja langsung di lapangan, sehingga perlu adanya perhatian yang serius,” katanya.
BACA JUGA : Revisi RTRW dan RTH Sukabumi Dikebut, DPRD Kota Sukabumi Tunggu Sinkronisasi Provinsi
Sementara itu, perwakilan Forum RT/RW lainnya, Fahlevi meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dana kelurahan yang telah berjalan selama ini. Ia menilai transparansi program menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran secara terbuka.
“Kami mendorong adanya audit atau evaluasi terhadap realisasi dana kelurahan sebagaimana pernah dilakukan pada program P2RW sebelumnya. Ini penting demi keterbukaan dan perbaikan program ke depan,” ungkap Fahlevi.
Ia menambahkan, pengawasan dan evaluasi dibutuhkan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat lingkungan.
Forum RT/RW Kota Sukabumi berharap audiensi bersama DPRD nantinya tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi semata, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.
