SUKABUMI – Komisi III DPRD Kota Sukabumi terus mencari berbagai solusi agar kontingen Kota Sukabumi tetap bisa tampil pada ajang Porprov Jawa Barat 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan studi tiru ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor untuk mempelajari pola pendanaan olahraga melalui dukungan CSR perusahaan dan sistem bapak asuh cabang olahraga.
Langkah tersebut dilakukan menyusul keterbatasan anggaran yang tengah dihadapi KONI Kota Sukabumi menjelang pelaksanaan Porprov Jabar 2026. DPRD menilai diperlukan keterlibatan banyak pihak agar ratusan atlet dan pelatih yang telah lolos Babak Kualifikasi (BK) tetap dapat bertanding membawa nama daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Fajar Kontara mengatakan, pihaknya tertarik mempelajari pola kolaborasi yang diterapkan Kota Bogor, khususnya dalam menggandeng perusahaan swasta, perbankan, BUMN, hingga BUMD untuk membantu pembinaan atlet.
“Kami melihat Kota Bogor mencoba membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR dan bapak asuh cabang olahraga. Ini menjadi salah satu referensi yang ingin kami pelajari agar bisa diterapkan di Kota Sukabumi,” ujarnya.
BACA JUGA : Butuh Anggaran Rp3,9 Miliar, Komisi III DPRD Bergerak Selamatkan KONI Kota Sukabumi
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kota Sukabumi juga menyoroti kemungkinan adanya kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah, KONI, dan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap pembinaan olahraga.
Menurut Fajar, dukungan terhadap atlet tidak hanya menyangkut keberangkatan menuju Porprov, tetapi juga kesejahteraan para pelatih dan keberlangsungan pembinaan olahraga daerah.
“Banyak pelatih yang punya kemampuan dan dedikasi besar, tetapi dari sisi kesejahteraan masih minim. Karena itu, kami mendorong agar dunia usaha juga ikut hadir membantu pembinaan atlet,” katanya.
BACA JUGA : KONI Kota Sukabumi Terancam Kena Sanksi Jika Absen di Porprov Jabar 2026
Sebelumnya, DPRD Kota Sukabumi bersama KONI dan Disporapar telah membahas ancaman gagalnya keberangkatan kontingen Kota Sukabumi akibat keterbatasan anggaran. Estimasi kebutuhan dana menuju Porprov disebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung keberangkatan sekitar 540 atlet dan pelatih dari 39 cabang olahraga yang telah lolos BK Porprov.
Fajar menegaskan, DPRD tidak ingin Kota Sukabumi absen dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Sebab, selain menyangkut prestasi daerah, kondisi itu juga dinilai dapat berdampak terhadap masa depan atlet dan cabang olahraga Kota Sukabumi.
“Porprov ini harga mati. Atlet dan pelatih sudah berjuang sejak lama. Kami akan terus berupaya mencari solusi agar mereka tetap bisa bertanding,” tegasnya.
Ke depan, Komisi III DPRD Kota Sukabumi berencana mengundang berbagai perusahaan, perbankan, BUMN, dan BUMD untuk ikut menjadi orang tua asuh cabang olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet daerah.
