SUKABUMI – Keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di tengah tekanan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan kini mencari strategi agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjaga, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta untuk Universal Health Coverage (UHC) semester II 2026 di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan masyarakat, termasuk mencari solusi di tengah kondisi fiskal daerah.
Baca Juga: Kepala DPPKB Hadir Dampingi Wabup Sukabumi Bahas Percepatan Penanganan Stunting
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki komitmen untuk menjaga pelayanan kesehatan masyarakat meski pelaksanaan program harus berhadapan dengan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Ade.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BPJS Kesehatan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” ujarnya.
Baca Juga: Tiga Hotel Masih Urus Dokumen, DPRD Kabupaten Sukabumi Tunggu hingga 31 Desember
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengatakan keberlangsungan UHC tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Program JKN membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, peserta hingga unsur lainnya.
Forum tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk membahas kondisi daerah sekaligus bertukar pengalaman mengenai strategi menjaga keberlangsungan kepesertaan.
“Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” katanya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menekankan bahwa keberlanjutan JKN membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem.
Baca Juga: Perizinan Hotel Dievaluasi, DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Optimalisasi PAD
Menurutnya, JKN bukan sekadar program perlindungan sosial, tetapi merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa dan akademisi.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa dan akademisi merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” ujarnya.
Bagi Kabupaten Sukabumi, tantangannya kini bukan hanya memperluas kepesertaan, tetapi juga memastikan peserta yang sebelumnya tidak aktif dapat kembali terlindungi serta menjaga keberlanjutan pembiayaan program.
Langkah tersebut menjadi penting agar target UHC tidak berhenti pada pencapaian angka kepesertaan, tetapi benar-benar berujung pada akses pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan masyarakat ketika membutuhkan layanan medis.
