SUKABUMI – Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyampaikan rencana pengajuan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) guna mendukung pemerintah eksekutif dalam menyampaikan regulasi daerah secara lebih luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Feri mengungkapkan, hingga saat ini Kota Sukabumi belum memiliki program Sosper yang dibiayai secara resmi oleh anggaran daerah, tidak seperti di sejumlah kota lain di Jawa Barat yang telah lebih dahulu mengimplementasikannya.
“Untuk pengajuan Sosper, mudah-mudahan tahun depan bisa di-approve. Tahun ini memang belum bisa karena anggaran sudah berjalan dan ada efisiensi. Tapi kami tetap dorong terus agar Sosper bisa dilaksanakan,” ujar Feri, Minggu (15/06/25).
Menurutnya, kehadiran Sosper sangat penting agar DPRD tidak hanya terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan Perda, tetapi juga dapat turut aktif menyosialisasikannya ke masyarakat.
Ia mencontohkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penataan Reklame yang baru saja diterapkan. Dalam pelaksanaannya, ia menerima laporan bahwa sosialisasi terkait aturan ini tidak menyentuh secara maksimal para pelaku usaha maupun masyarakat umum.
“Makanya kita harapkan ke depan, melalui Sosper, DPRD bisa lebih maksimal membantu eksekutif dalam menyampaikan informasi soal Perda. Kita ingin masyarakat benar-benar paham, tidak hanya diberi sanksi tanpa tahu aturannya,” jelasnya.
Meski hingga kini DPRD belum memiliki anggaran khusus untuk Sosper, Feri menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebut, pada beberapa kesempatan seperti kegiatan reses, para anggota DPRD tetap berupaya mensosialisasikan berbagai kebijakan dan Perda yang baru ditetapkan.
“Kita manfaatkan momentum reses untuk menyampaikan program-program eksekutif, termasuk Perda yang baru disahkan. Ini bagian dari komitmen kami mendekatkan informasi kebijakan kepada masyarakat,” tambahnya.
Feri juga menyoroti ketimpangan antara Kota Sukabumi dan kota-kota lain yang telah memiliki program Sosper secara resmi. Ia berharap agar Pemerintah Kota Sukabumi dapat segera merespons dorongan ini demi meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi kebijakan publik.
“Dibanding kota-kota lain, kita tertinggal dalam hal ini. Bukan hanya tidak punya Sosper, tapi juga belum ada payung anggarannya. Semoga tahun depan sudah bisa dialokasikan,” pungkasnya. (Ky)
