SUKABUMI – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai menunjukkan penyempitan pada April 2026. Namun, sejumlah ekonom menilai kondisi tersebut belum cukup menandakan tekanan fiskal pemerintah telah mereda.
Dilansir dari Kontan.id, Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN hingga 30 April 2026 mencapai Rp 164,4 triliun. Angka itu membaik dibanding posisi akhir Maret 2026 yang mencapai Rp 240,1 triliun.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai penyempitan defisit tersebut lebih dipengaruhi faktor musiman dibanding perbaikan fundamental fiskal pemerintah.
Baca Juga : Resep Sambal Julang Jaling Pedas Gurih, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat
Menurut dia, pola serupa hampir terjadi setiap tahun karena peningkatan penerimaan pajak badan setelah batas akhir pelaporan pajak pada April.
“Defisit Rp 164,4 triliun ini tidaklah menunjukkan kinerja pengelolaan APBN yang baik,” ujar Awalil, Senin (25/5/2026).
Awalil menyebut, jika dibandingkan periode yang sama sejak 2017 hingga 2025, posisi defisit APBN April 2026 justru menjadi yang paling lebar.
Baca Juga : Resep Jus Tomat Madu, Minuman Segar yang Baik untuk Jantung dan Kulit
Dari sisi pendapatan negara, realisasinya hingga April 2026 tercatat sebesar Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski mengalami kenaikan, capaian tersebut dinilai masih lebih rendah dibanding realisasi pada 2023 dan 2024.
Awalil menilai pertumbuhan penerimaan negara tahun ini juga dipengaruhi efek basis rendah (low base effect) setelah lemahnya penerimaan sepanjang 2025.
Baca Juga : Resep Oseng Kecap Kambing, Alternatif Olahan Daging Kurban selain Sate
Hal serupa terjadi pada penerimaan pajak yang tumbuh 16,09 persen secara tahunan menjadi Rp 646,3 triliun, tetapi masih berada di bawah capaian tahun 2023.
“Dinarasikan seperti apa pun, pemerintah masih harus berjuang untuk pajak,” katanya.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, tekanan terhadap fiskal dinilai meningkat. Belanja pemerintah pusat melonjak 51 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan tersebut didorong program makan bergizi gratis (MBG), pembayaran aparatur sipil negara (ASN), serta peningkatan belanja sejumlah institusi seperti Polri dan Kementerian Pertahanan.
Selain itu, kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik turut menambah beban subsidi energi.
Meski demikian, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman.
Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah masih dapat diimbangi pertumbuhan pendapatan negara sehingga defisit fiskal tetap terkendali.
“Kalau saya lihat posisi defisit fiskal masih akan relatif aman dengan proyeksi akhir tahun di level sekitar 2,9 persen,” ujar Myrdal.
Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran akan membantu menjaga ruang fiskal pemerintah pada semester II 2026.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Presiden tetap menegaskan bahwa defisit fiskal tidak akan melewati 3 persen. Menurut saya itu baik untuk menjaga kredibilitas,” kata Luhut.(SE)
