Jawa Barat

Pemprov Jabar Siapkan Larangan Vape bagi Seluruh ASN, PNS hingga PPPK Tak Luput dari Aturan

×

Pemprov Jabar Siapkan Larangan Vape bagi Seluruh ASN, PNS hingga PPPK Tak Luput dari Aturan

Sebarkan artikel ini
Potret Gedung Sate Bandung, (Foto: FB @Bedah Bangunan/Yosep)

JAWA BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya melindungi kesehatan pegawai sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa penerbitan surat edaran terkait larangan penggunaan vape saat ini tengah diproses.

Baca Juga : Resep Jamu Kunyit Lengkuas Jeruk Nipis, Minuman Herbal Segar yang Mudah Dibuat di Rumah

Aturan tersebut nantinya berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN.

Selain penerbitan surat edaran, Pemprov Jabar juga akan melakukan sosialisasi melalui berbagai media publikasi, termasuk selebaran atau flyer bertajuk “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”.

“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” kata Dedi Supandi di Bandung, Kamis.

Baca Juga : Resep Jamu Uyup-Uyup Tradisional, Minuman Empon-Empon untuk Ibu Menyusui

Dedi menjelaskan, pertimbangan pelarangan penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan risiko kesehatan. Pemerintah juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi maupun mengedarkan zat narkotika.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu kedisiplinan pegawai sekaligus merusak keteladanan aparatur pemerintah di tengah masyarakat.

Karena itu, kebijakan tersebut dirancang untuk mengikat seluruh elemen pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali.

Baca Juga : Resep Teh Jeruk Rempah, Minuman Segar Hangat atau Dingin dengan Aroma Jahe dan Kayu Manis

“Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja dan semua status kepegawaian ya tanpa kecuali,” tutur Dedi.

Meski proses penyusunan surat edaran tengah berjalan, BKD bersama Biro Hukum Pemprov Jabar masih mematangkan sejumlah ketentuan teknis.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah cakupan pemberlakuan larangan penggunaan vape bagi ASN.

Pemerintah masih mempertimbangkan apakah larangan tersebut hanya berlaku di lingkungan kantor dan selama jam kerja atau diterapkan secara menyeluruh, termasuk di luar aktivitas kedinasan.

Pembahasan juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penerapan sanksi disiplin yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.

“Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok,” katanya.

Terkait penerapan sanksi, Dedi menegaskan bahwa pegawai yang melanggar aturan nantinya tidak serta-merta langsung dijatuhi hukuman disiplin.

Penanganan akan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing perangkat daerah dengan mengedepankan mekanisme pembinaan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta memperkuat keteladanan ASN dalam menerapkan perilaku hidup sehat.

Dengan demikian, rencana larangan penggunaan vape tersebut kini masih menunggu pematangan aturan teknis sebelum diterapkan secara resmi di lingkungan Pemprov Jawa Barat.(**)