SUKABUMIKU.id–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait opini masyarakat tentang bencana di Sukabumi. Soalnya saat ini kesimpangiuran opini di masyarakat masih menjadi perdebatan, dimana ada hubungannya dengan pertambangan yang berada di kawasan Kabupaten Sukabumi.
” Ini harus segera diluruskan, sementara yang bertanggung jawab dinas ESDM, harus segera diklarifikasi,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan.
Dijelaskan oleh Hasim Dinas ESDM Jawa Barat itu memiliki kewenangan terkait pengawasan dan perizinan tambah di tingkat provinsi. Semestinya Dinas ESDM harus memberikan penyataan tegas.
“Apakah keberadaan tambang ini benar berkontribusi sebagai penyebab bencana di Kabupaten Sukabumi atau tidak? Masyarakat butuh kepastian dan kejelasan agar semua pihak tahu bagaimana menyikapi keberadaan tambang ini ke depannya,” katanya.
Tak hanya itu, Ketua PKB Kabupaten Sukabumi meminta klarifikasi dari Dinas ESDM, Hasim juga mendorong para akademisi di Sukabumi dan Jawa Barat untuk membentuk tim independen yang bertugas melakukan kajian ilmiah di lapangan.
“Sebagai bentuk tanggung jawab moral, akademisi harus memberikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat. Penelitian mereka harus bebas dari berbagai kepentingan, sesuai kaidah ilmiah, dan mengungkap apakah keberadaan tambang berhubungan langsung dengan bencana yang terjadi,” tandasnya.
Hasim pun mengintruksikan kepada Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera membentuk tim kajian berbasis kearifal lokal. Hal ini dalam upaya memberikan kajian berdasarkan penelitian yang bisa menjadi acuan tata kelola lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
“Kajian ini akan melengkapi hasil penelitian lain, terutama dari perspektif budaya dan lingkungan lokal. Kita perlu memahami perubahan tata kelola lingkungan yang mungkin menjadi penyebab bencana,” tambahnya.
Hasil kajian tersebut, lanjut Hasim, akan disampaikan secara berjenjang mulai dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi hingga ke Fraksi PKB di DPR RI.
“Langkah ini adalah bentuk kontribusi PKB dalam mewujudkan keadilan ekologis, sesuai amanat Muktamar PKB,” pungkasnya. (wonk/*)
