SUKABUMIKU.id – Gabungan serikat pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (PT SBI Tbk) menuding manajemen perusahaan melanggar peraturan ketenagakerjaan. Perselisihan bermula dari berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 dan kebuntuan perundingan PKB baru untuk periode 2022-2024.
Ketua Umum Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia (SPSBI), Kemas M. Ridzwan, menjelaskan bahwa perundingan menemui jalan buntu karena perusahaan memaksakan delapan poin proposal yang harus disetujui serikat pekerja. Pasca-kebuntuan tersebut, manajemen PT SBI Tbk tidak mengakui keberlakuan PKB 2020-2022 dan menolak memperpanjangnya selama satu tahun, bertentangan dengan ketentuan dalam PKB itu sendiri, Surat Penjelasan Direktur Harmonisasi Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja (HKKP) Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Permenaker No. 28/2014 Pasal 29 ayat 1 dan 2.
“Manajemen SBI melanggar ketentuan dengan tidak mengakui PKB 2020-2022 setelah deadlock perundingan PKB pembaharuan. Padahal, PKB lama seharusnya tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan baru,” tegas Kemas.
Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah dikonfirmasi oleh serikat pekerja, telah mengeluarkan surat yang menegaskan keberlakuan PKB 2020-2022 hingga terbitnya PKB baru. Kementerian juga mendesak kedua belah pihak untuk kembali berunding. Namun, manajemen PT SBI Tbk menolak anjuran tersebut dan justru menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi/Pedoman Pelaksanaan dengan dalih adanya kekosongan hukum. “SK Direksi tersebut menurunkan kesejahteraan pekerja. Sikap manajemen ini jelas menentang aturan dan regulasi yang ada,” lanjut Kemas.
Gabungan serikat pekerja, yang terdiri dari Serikat Pekerja Nusantara (SPN), Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia (SPSBI), Serikat Pekerja Dinamis (SPD), Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia Mandiri (SPSBIM), Serikat Pekerja Semen Andalas (SPSA), Serikat Pekerja Pandawa Lestari Perkasa (SP PLP), dan Serikat Pekerja Readymix Concrete Indonesia (SP RCI), menuntut:
1. Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tindakan tegas terhadap PT SBI Tbk yang telah menentang hukum dan menafsirkan sendiri ketentuan keberlakuan PKB.
2. Menteri BUMN mengambil sikap tegas sesuai regulasi terkait keberlakuan PKB 2020-2022 PT SBI Tbk, PKB 2020-2021 PT SBA, PKB 2020-2022 PT SBB, PKB 2020-2022 PT PLP, dan PKB 2020-2022 PT RCI, serta mendorong perundingan PKB periode 2024-2026.
3. Manajemen PT SBI Tbk dan anak usahanya mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan tafsir resmi Kementerian Ketenagakerjaan, serta segera berunding untuk mencapai kesepakatan PKB yang saling menguntungkan.
4. Semua pihak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan penafsiran sendiri demi kepentingan pribadi.
(mrf/*)
