SUKABUMIKU.id – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi, mengikuti Rapat Koordinasi Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (4/3/2025). Rapat ini fokus pada strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menekankan pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia beragama Islam, sertifikasi halal menjadi kunci peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ironisnya, Indonesia masih tertinggal dari negara non-Muslim seperti Brasil dan India dalam produksi dan ekspor produk halal. Survei menunjukkan 87,2% masyarakat Indonesia memprioritaskan produk bersertifikat halal, menunjukkan pentingnya jaminan kehalalan untuk membangun kepercayaan konsumen.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal global yang mencapai Rp20.640 triliun pada 2024. Sayangnya, Indonesia baru menguasai 3,2% dari pasar tersebut. Meskipun ada kisah sukses UMKM seperti produsen keripik singkong asal Jawa Timur yang menembus pasar Prancis dan produsen tempe dari Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, yang mengekspor ke delapan negara, tantangan tetap ada. Banjirnya produk halal impor dari Korea dan China yang mendominasi pasar domestik menjadi perhatian serius.
Data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 2,2 juta yang bersertifikat halal. Keterbatasan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat halal menjadi salah satu hambatan utama. Dari 500 RPH di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal dengan menambah 80.000 juru sembelih halal melalui program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain sertifikasi halal, rapat juga membahas inflasi nasional. Menteri Tito Karnavian menjelaskan Indonesia mengalami deflasi -0,09% (YoY) pada Januari 2025, didorong oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan penurunan daya beli. Inflasi di Indonesia dibagi menjadi inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation). Meskipun deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, tercermin dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25% dan kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4%.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan deflasi -0,48% pada Februari 2025, dipicu diskon listrik 50% pada Januari-Februari 2025 dan penurunan harga pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam. Namun, BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi. Sebagian besar provinsi mengalami deflasi, kecuali lima provinsi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur yang mengalami inflasi akibat kenaikan harga sayuran dan ikan.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sertifikasi halal bagi UMKM, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya di industri halal global. Pengendalian inflasi yang efektif juga menunjukkan stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah strategis ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (mrf/*)
