SUKABUMIKU.id – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan di wilayah Desa Ciemas, khususnya jalan Mekarjaya, yang dinilai tidak layak untuk aktivitas masyarakat. Dalam kunjungannya ke lokasi, Taopik juga menyoroti ruas jalan Bojonggenteng – Waluran sepanjang 9,1 kilometer, yang belakangan viral di media sosial karena kondisinya yang rusak parah.
“Saya berada di sini untuk menanggapi video yang beredar tentang kondisi jalan ini. Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak AHY, Bupati Sukabumi, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi, saya ingin menunjukkan kondisi yang sebenarnya,” ujar Taopik dalam kunjungannya tersebut.
Sebagai anggota DPRD yang juga bertugas di Komisi II yang membidangi pembangunan, Taopik merasa berkewajiban untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang ada di wilayahnya. “Ini merupakan kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Saya mendapat amanah dari Fraksi Partai Gerindra dan Komisi II yang membidangi pembangunan, termasuk mitra dari Dinas Pekerjaan Umum Sukabumi. Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk meninjau langsung kondisi jalan ini,” imbuhnya.
Menurut Taopik, kondisi jalan di Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, terdapat 229 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 1.400 kilometer yang kondisinya sangat buruk. Bahkan, beberapa ruas jalan kondisinya lebih parah dibandingkan jalan yang sempat viral di media sosial tersebut.
“Masih banyak ruas jalan yang kondisinya lebih parah dari jalan yang viral ini. Hal ini tentu memerlukan perhatian serius dari semua pihak,” kata Taopik.
Taopik juga mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam perbaikan infrastruktur jalan adalah keterbatasan anggaran. “Anggaran APBD Kabupaten Sukabumi sangat terbatas. Untuk Dinas PU, anggaran tahun 2025 hanya sekitar 200 miliar rupiah, dan itu terbagi untuk banyak keperluan. Setelah dipotong untuk biaya operasional dan gaji pegawai, hanya sekitar 100 miliar lebih yang tersedia untuk penanganan infrastruktur jalan, yang tentu saja sangat tidak mencukupi,” jelasnya.
Dengan adanya keterbatasan anggaran tersebut, Taopik berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukabumi, khususnya perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berharap kepada Bapak Presiden melalui kebijakannya untuk dapat mengintervensi anggaran dan memberikan bantuan pembangunan jalan di Kabupaten Sukabumi. Kami ingin suara masyarakat ini didengar dan diperhatikan,” ungkapnya.
Taopik Guntur menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah pusat segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung perbaikan infrastruktur, terutama jalan di Kabupaten Sukabumi. “Harapan kami semoga kebijakan yang tepat dapat segera diterapkan untuk memperbaiki kondisi jalan-jalan di Kabupaten Sukabumi demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
