SUKABUMI — Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengajak para pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan di Kota Sukabumi.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Balai Kota Sukabumi, Selasa (14/4/2026), ia menegaskan pentingnya menjauhi praktik pungutan liar dan korupsi demi menjaga integritas dunia usaha.
“Saya mengingatkan agar seluruh pihak menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di Kota Sukabumi,” tegas Ayep.
BACA JUGA : Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Fokus Percepatan Pembangunan Pasca Idulfitri 1447 H
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, serta perwakilan pengusaha dari berbagai sektor.
Ayep menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA : Kota Sukabumi Go Global, Ayep Zaki Undang 20 Dubes Dunia Untuk Eksplor Potensi Kota
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antar seluruh pemangku kepentingan. Dengan luas wilayah sekitar 4.800 hektare dan sebagian di antaranya merupakan lahan sawah dilindungi, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjutnya, berkomitmen untuk menata ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk membuka peluang pengembangan kawasan usaha melalui zona kuning.
“Kami akan menata kembali RTRW agar dapat mendukung pengembangan investasi secara optimal,” jelasnya.
BACA JUGA : Sinergitas Pemerintah dan Pengusaha Perhotelan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi
Ayep turut mendorong para pengusaha agar segera mengajukan rencana usaha melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Seluruh perangkat daerah siap memberikan pelayanan terbaik guna mendukung kemudahan berusaha,” tambahnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
“Peningkatan PAD menjadi salah satu target utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya.
